Langsung ke konten
Berita Utama

Thailand mengeluarkan pernyataan 9 poin yang membantah tuduhan yang dibuat oleh Kamboja selama KTT OIF

News Thai Tim redaksi · · Waktu baca 6menit baca · Dilihat 0 ·
Inti — Kementerian Luar Negeri Thailand mengeluarkan pernyataan 9 poin pada 17 November 2026, untuk membantah tuduhan yang dibuat oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Manet selama KTT OIF.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengeluarkan pernyataan 9 poin pada 17 November 2026, untuk membantah beberapa tuduhan yang dibuat oleh Kamboja selama pertemuan puncak internasional. Klaim ini dibuat oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Manet selama upacara pembukaan KTT ke-20 Organisasi Internasional La Francophonie (OIF) di Phnom Penh. Pernyataan itu membahas klaim mengenai pendudukan teritorial dan pemindahan warga Kamboja.

Rincian Tuduhan Kamboja

Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet membuat tuduhan khusus terhadap Thailand. Klaim itu termasuk pernyataan bahwa Thailand menduduki wilayah Kamboja. Menurut tuduhan ini, pendudukan ini mencegah sekitar 20.000 warga Kamboja kembali ke rumah mereka. Selanjutnya, PPTV HD 36 melaporkan bahwa tuduhan tersebut melibatkan klaim kehadiran militer Thailand di daerah yang disengketakan setelah bentrokan perbatasan yang terjadi pada tahun 2025.

Kementerian Luar Negeri Thailand membahas klaim ini melalui pernyataan 9 poin resminya. Kementerian menanggapi presentasi tuduhan ini melalui berbagai saluran KTT. Saluran-saluran ini termasuk pidato puncak resmi, penyusunan dokumen hasil, pameran foto, dan seni yang ditampilkan di Desa Francophonie.

KTT OIF dan status pengamat

Pertemuan Tingkat Menteri ke-48 dan KTT ke-20 Organisasi Internasional La Francophonie berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, dari 14 November hingga 16 November 2026. Thailand menghadiri acara ini sebagai pengamat. Thailand telah memegang status pengamat dalam Organisasi Internasional La Francophonie sejak 2008.

Organisasi Internasional La Francophonie adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara berbahasa Prancis. Partisipasi Thailand sebagai pengamat memungkinkannya untuk menghadiri pertemuan dan berpartisipasi dalam proses organisasi.

Perselisihan prosedural selama KTT

Thailand menegaskan bahwa kursi puncak membantah haknya untuk menolak tuduhan tersebut secara verbal selama pertemuan berlangsung. Menurut Kementerian Luar Negeri Thailand, kepemimpinan puncak hanya mengizinkan klarifikasi tertulis daripada tanggapan verbal selama proses berlangsung. Keterbatasan ini mencegah respons verbal langsung terhadap klaim yang dibuat oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Manet selama upacara pembukaan.

Perselisihan ini berpusat pada validitas klaim Kamboja mengenai pendudukan wilayah dan perpindahan yang dihasilkan dari 20.000 orang. Sementara tuduhan itu dipresentasikan melalui berbagai media KTT, pemerintah Thailand telah bergerak untuk secara resmi mengklarifikasi posisinya melalui pernyataan 9 poin yang dikeluarkan pada 17 November 2026.

Artikel ini ditulis dengan bantuan AI dari beberapa laporan berita dan ditinjau oleh editor kami sesuai prinsip editorial. Standar Redaksi · Kirim Informasi & Kontak

Bagaimana pendapat Anda tentang postingan ini?

Komentar 0

Jadilah yang pertama berkomentar

Hubungi kami

← News Thai Beranda
News Thai Dapatkan postingan baru via emailBerlangganan untuk menerima konten baru melalui email. Bisa berhenti kapan saja.
Apakah ini bermanfaat?Bagikan ke teman & media sosial