Negara Anggota ASEAN Tandatangani Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital Regional Pertama di Manila
Negara-negara anggota ASEAN menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital (DEFA) pertama yang mengikat secara hukum di Manila pada 14 November 2026. Penandatanganan ini dilakukan selama Pertemuan Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN ke-28 yang diselenggarakan bersamaan dengan KTT ASEAN ke-49. Perjanjian penting ini menetapkan aturan dan standar umum untuk memungkinkan interoperabilitas antara sistem digital negara-negara anggota.
Kerangka tujuan dan ruang lingkup
DEFA bertujuan untuk menciptakan lanskap digital terpadu di seluruh wilayah untuk menguntungkan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan mengurangi hambatan perdagangan lintas batas dan biaya transaksi. Inisiatif utama yang termasuk dalam perjanjian ini mencakup perdagangan tanpa kertas, pembayaran elektronik, dan verifikasi identitas digital. Kerangka kerja ini juga membahas area regulasi modern yang kritis termasuk aliran data lintas batas, keamanan siber, dan kecerdasan buatan.
Negosiasi untuk perjanjian dimulai pada 2023, dengan Thailand menjabat sebagai ketua komite negosiasi DEFA. Menteri Koordinator Urusan Ekonomi Airlangga Hartarto menuturkan bahwa DEFA merupakan pencapaian signifikan dari Kepresidenan ASEAN Indonesia tahun 2023 untuk memastikan integrasi digital yang inklusif.
Proyeksi dan implementasi ekonomi
Ekonomi digital regional diperkirakan akan mengalami pertumbuhan besar-besaran, dengan nilai proyeksi 2 triliun USD pada tahun 2030, menurut Prachachat. Saat ini, proyeksi nilai ekonomi digital ASEAN mencapai 1 triliun USD. Skala pasar regional didukung oleh populasi ASEAN sebesar 680 juta orang.
Negara-negara anggota individu juga melihat ekspansi digital yang signifikan. JawaPos melaporkan bahwa Nilai Barang Dagangan Bruto (GMV) digital Indonesia diproyeksikan mencapai 100 miliar USD pada tahun 2025, mewakili tingkat pertumbuhan 14% dari tahun ke tahun. Sementara perjanjian ini telah selesai, para pejabat sedikit berbeda mengenai garis waktu yang tepat untuk aktivasi penuh. Para pejabat Singapura menyatakan perjanjian itu diperkirakan akan mulai berlaku pada awal 2027, sementara para pejabat Thailand memperkirakan batas waktu untuk implementasi akan menjadi pertengahan 2027.
Negosiasi dan Upacara Diplomatik
Proses mencapai konsensus melibatkan diskusi multilateral yang kompleks. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong mengatakan negosiasi perjanjian yang ambisius namun dapat diterima untuk semua anggota itu sulit. Kesimpulan yang berhasil dari pembicaraan ini menandai langkah besar dalam integrasi ekonomi regional.
Setelah penandatanganan tersebut, sebuah upacara formal diadakan pada 15 November 2026 untuk menyampaikan dokumen perjanjian kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Upacara ini disaksikan oleh para pemimpin ASEAN untuk menandai kesimpulan resmi dari proses negosiasi. Perkembangan ini mengikuti upaya regional sebelumnya, seperti Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN, yang diperkirakan akan mulai berlaku pada akhir 2026.
Artikel ini ditulis dengan bantuan AI dari beberapa laporan berita dan ditinjau oleh editor kami sesuai prinsip editorial. Standar Redaksi · Kirim Informasi & Kontak
Komentar 0