Pemerintah Thailand: Panduan Referensi
Pemerintah Thailand, secara resmi Pemerintah Kerajaan Thailand, berfungsi sebagai otoritas eksekutif pusat Kerajaan Thailand. Bangsa ini muncul sebagai negara modern menyusul pendirian dinasti Chakri dan pendirian Bangkok pada tahun 1782. Struktur politik telah mengalami transformasi signifikan sejak Revolusi 1932, yang menggantikan monarki absolut dengan monarki konstitusional. Sepanjang sejarahnya, Thailand telah mengadopsi dua puluh konstitusi yang berbeda.
Struktur dasar pemerintah tetap konsisten di seluruh perubahan konstitusi ini. Sistem ini dimodelkan setelah sistem Westminster, dan semua cabang pemerintahan terkonsentrasi di Bangkok, ibu kota. Pemerintah terbagi ke dalam tiga cabang yang berbeda: eksekutif, legislatif, dan yudisial. Cabang eksekutif dipimpin oleh perdana menteri, yang memilih semua menteri lainnya. Saat ini, negara tersebut beroperasi di bawah pemerintahan koalisi minoritas yang dipimpin oleh Bhumjaithai.
Monarki dan Kepala Negara
Raja bertindak sebagai kepala negara. Raja Vajiralongkorn (Rama X) telah memerintah sejak kematian ayahnya, Bhumibol Adulyadej (Rama IX), pada 13 Oktober 2016. Raja dituntut untuk menjadi penganut agama Buddha dan bertindak sebagai pembela dari semua agama di dalam negeri. Sementara konstitusi menetapkan bahwa kedaulatan dipegang oleh rakyat, Raja menjalankan kekuasaan melalui tiga cabang pemerintahan. Raja mempertahankan kekuasaan tradisional seperti kekuasaan untuk menunjuk ahli waris, memberikan pengampunan, dan mengeluarkan persetujuan kerajaan. Ia juga merupakan kepala keluarga Chakri, rumah penguasa yang didirikan oleh Raja Phutthayotfa Chulalok (atau Rama I) pada tahun 1782.
Monarki ini tetap menjadi lambang dan figur bangsa Thailand, meskipun Raja juga merupakan kepala angkatan bersenjata. Pengaruh monarki secara historis telah memerintahkan penghormatan yang signifikan di Thailand. Konstitusi 2007, yang disusun oleh dewan yang ditunjuk militer tetapi disetujui oleh referendum, dibatalkan oleh pembuat kudeta 2014 yang kemudian memerintah sebagai kediktatoran militer.
Struktur Politik dan Pemerintahan
Lanskap politik telah melihat periode interval demokratis diselingi dengan intervensi militer. Kudeta militer terbaru terjadi pada Mei 2014. Pemerintah beroperasi di bawah sistem di mana perdana menteri memilih kabinet. Pemilihan umum Thailand 2019 melihat penyebaran pendapat di banyak partai politik yang bersaing untuk posisi pemerintah. Dewan Privy Thailand membantu Raja dalam tugas-tugasnya sebagai kepala negara.
Komponen dasar pemerintah Thailand adalah:
- Cabang Eksekutif: Dipimpin oleh Perdana Menteri.
- Cabang Legislatif: Bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang.
- Cabang Kehakiman: Bertanggung jawab atas interpretasi hukum.
Struktur pemerintahan memastikan bahwa sementara Raja memegang otoritas simbolis dan tradisional, pemerintahan sehari-hari dikelola melalui badan eksekutif dan legislatif yang dipilih dan ditunjuk yang beroperasi dalam kerangka konstitusi saat ini.
Artikel ini ditulis dengan bantuan AI dari beberapa laporan berita dan ditinjau oleh editor kami sesuai prinsip editorial. Standar Redaksi · Kirim Informasi & Kontak
Komentar 0